Jambireview, Jambi– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Peran koperasi dalam pembangunan desa tersebut dibahas dalam diskusi publik yang digelar Jambi Talk bertajuk “2 Tahun Asta Cita, Bincang Publik dari Jambi: KDMP dan Pembangunan dari Desa” di D’Pathi Cafe, Kota Jambi, Rabu (28/10/2026).
Direktur Eksekutif Progress Indonesia, Taufiq Amrullah, mengatakan koperasi memiliki peran penting dalam sejarah dan pembangunan ekonomi Indonesia. Gagasan koperasi telah berkembang sejak sebelum kemerdekaan, salah satunya melalui pemikiran Mohammad Hatta.
Menurut Taufiq, pengembangan KDMP sejalan dengan Asta Cita ke-6 yang mendorong pembangunan dari desa untuk memperkuat pemerataan ekonomi.
“Dicanangkan 80 ribu desa akan ada KDMP. Pada 2026 sudah ada 16 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” ujar Taufiq.
Ia berharap pengembangan koperasi desa dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui peningkatan aktivitas usaha dan perputaran ekonomi di tingkat desa.
“Semoga Asta Cita terwujud dan memberikan multiplier effect sehingga ekonomi bertumbuh berkali-kali lipat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi KDMP Provinsi Jambi, Chudori, menyebutkan terdapat sekitar 1.700 koperasi desa di Provinsi Jambi. Ia berharap keberadaan koperasi tersebut mampu memperkuat distribusi pendapatan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Ada 1.700-an koperasi desa dan kami berharap bisa mendistribusikan pendapatan masyarakat dan pemerintah,” ujar Chudori.
Menurutnya, pengembangan KDMP merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi kerakyatan yang memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi menilai koperasi juga memiliki fungsi penting dalam menyeimbangkan perputaran ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Koperasi adalah untuk menyeimbangkan perputaran ekonomi yang ada di kota dan desa,” kata Noviardi.
Ia menjelaskan, koperasi menjadi salah satu instrumen yang dapat dikembangkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
Melalui penguatan KDMP, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga mampu menciptakan aktivitas usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. (***)
