Jambireview, Jambi– Penyusunan APBD yang bertumpu pada asumsi makro ekonomi dinilai kerap tidak akurat. Hal ini berpotensi menggerus kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Pengamat ekonomi, Dr. Noviardi Ferzi, menegaskan bahwa kesalahan utama sering terjadi ketika pemerintah daerah terlalu optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan.
“Ketika asumsi terlalu tinggi, belanja pun dipatok besar. Masalah muncul saat realisasi pendapatan jauh di bawah target. Akibatnya defisit melebar dan proyek-proyek strategis harus dipotong atau ditunda,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Rabu (2/10).
Menurutnya, dampak dari asumsi yang tidak akurat terasa langsung di masyarakat. Infrastruktur yang dijanjikan molor, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan ikut terpangkas, bahkan dunia usaha terkena imbas karena permintaan dari belanja pemerintah daerah tak sesuai harapan.
“Belanja daerah adalah motor penggerak ekonomi lokal. Begitu belanja macet, dunia usaha pun kehilangan pasar,” tambahnya.
Selain itu, Noviardi menilai kredibilitas pemerintah daerah juga ikut tergerus. APBD yang mestinya jadi instrumen fiskal, kata dia, sering kali hanya berfungsi sebagai dokumen formal tanpa daya gerak.
“Kalau kondisi ini berulang, masyarakat wajar bertanya: apakah pemerintah daerah memang membaca dinamika ekonomi dengan cermat, atau sekadar bermain dengan angka-angka indah di atas kertas?” tegasnya.
Ia menekankan, ke depan pemerintah daerah harus lebih realistis dan berhati-hati dalam menetapkan asumsi makro APBD. “Membangun daerah itu bukan soal angka di atas kertas, melainkan memastikan kesejahteraan nyata dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (***)
