Jambireview, Jambi- Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mhd Paizal meminta agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tak tutup mata terhadap persoalan di lingkungan pemasyarakatan di Provinsi Jambi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan tes narkoba di Lapas Narkotika Sabak. Menurutnya pelaksanaan dan hasil tes tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada publik.
Padahal, kata Paizal, isu narkoba di lingkungan pemasyarakatan merupakan persoalan serius yang menyangkut integritas lembaga. “Ketika proses dan hasilnya tidak disampaikan secara terbuka, wajar jika publik mempertanyakan sejauh mana keseriusan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan,” ujarnya.
Selain itu, Paizal juga menyoroti kebijakan mutasi sejumlah pegawai yang juga tidak dilakukan secara terbuka yang menimbulkan tanda tanya besar mengenai dasar dan pertimbangan kebijakan tersebut.
“Dalam birokrasi yang profesional, mutasi seharusnya dilakukan secara objektif dan transparan. Jika kebijakan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka, tentu akan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katany.
Belum lagi persoalan lain yang tidak kalah serius adalah temuan 4 pegawai dan 22 warga binaan di Lapas Sarolangun yang dinyatakan positif narkoba. Menurutnya temuan itu justru menguatkan adanya dugaan adanya permainan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.
Terbaru polemik izin keluar narapidana dari lembaga pemasyarakatan. Menurutnya dalam sistem pemasyarakatan, setiap izin keluar warga binaan semestinya melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Akibat dari rangkaian persoalan yang muncul tersebut, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. “Atas berbagai persoalan tersebut, kita mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jambi,” katanya.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting dilakukan agar berbagai polemik yang terus bermunculan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
“Ketika terlalu banyak persoalan muncul namun tidak segera ditangani secara terbuka, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan bisa semakin menurun. Karena itu pemerintah pusat perlu segera turun tangan,” pungkasnya. (***)
