Jambireview.com, Jambi – Aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi berakhir dengan dialog terbuka yang berlangsung kondusif.
Dialog tersebut menghadirkan unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi bersama mahasiswa untuk membahas tujuh tuntutan terkait berbagai kebijakan pemerintah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana demokratis dengan mengedepankan penyampaian aspirasi, kritik, serta klarifikasi dari kedua pihak.
Adapun unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang hadir yakni Ketua DPRD Hafiz Fattah, Wakil Ketua I Ivan Wirata, Wakil Ketua II Samsul Riduan, dan Wakil Ketua III Rusli Kemal Siregar.
Dalam di alog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap program pemerintah sekaligus meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Sementara itu, pimpinan DPRD memberikan ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan dan menjelaskan mekanisme kerja lembaga legislatif.
Ivan Wirata Dukung Program MBG dengan Pengawasan Ketat
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menjelaskan alasannya turun langsung menemui massa aksi sejak awal kegiatan berlangsung.
Menurut Ivan, keputusan tersebut di lakukan setelah melihat situasi lapangan, khususnya kehadiran kelompok emak-emak pekerja penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
Sebagai kader Partai Golkar, Ivan menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program MBG pada dasarnya merupakan program yang baik dan mulia karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat serta masa depan anak-anak Indonesia,” ujar Ivan.
Namun demikian, Ivan menekankan bahwa dukungan terhadap MBG harus disertai pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, program tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan memenuhi standar operasional yang telah di tetapkan.
“Saya siap mendukung Program MBG selama dijalankan dengan prinsip zero korupsi, zero markup, serta efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas gizi,” tegasnya.
Selain itu, Ivan menyebut evaluasi berkala menjadi bagian penting agar manfaat program dapat di rasakan masyarakat secara optimal.
Ia juga menilai kritik dari mahasiswa dan masyarakat merupakan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan publik.
GMNI Tegaskan Aksi Sebagai Fungsi Kontrol Sosial
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig, menegaskan aksi yang di lakukan bukan bentuk kebencian terhadap pimpinan DPRD maupun pihak tertentu.
Menurut Ludwig, mahasiswa hadir menjalankan fungsi sosial kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Bahkan kami tidak memiliki kebencian terhadap unsur pimpinan DPRD, termasuk Bang Ivan Wirata yang sering disebut sebagai Duta MBG,” katanya.
Ia menjelaskan, kritik yang di sampaikan merupakan bentuk kepedulian mahasiswa agar setiap program pemerintah berjalan transparan dan memberikan manfaat.
Dengan demikian, mahasiswa berharap seluruh kebijakan publik dapat di laksanakan secara akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.
DPRD Pastikan Aspirasi Mahasiswa Dibahas Sesuai Mekanisme
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah mengapresiasi penyampaian aspirasi GMNI yang berlangsung tertib.
Hafiz menyampaikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan di terima dan menjadi bahan pembahasan DPRD.
“Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami tampung dan selanjutnya dibahas bersama anggota DPRD sesuai mekanisme,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menilai sikap kritis mahasiswa merupakan bagian penting dalam demokrasi.
Menurut Samsul, mahasiswa memang memiliki peran sebagai pengawas moral terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya sepakat mahasiswa harus memiliki rasa kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Itu bagian dari fungsi aksi moral dan sosial,” katanya.
Namun, Samsul menjelaskan bahwa kewenangan DPRD memiliki mekanisme yang harus dipatuhi bersama.
Termasuk apabila muncul usulan penggunaan hak interpelasi, keputusan tersebut harus melalui pembahasan seluruh anggota DPRD.
“Tidak bisa diputuskan oleh unsur pimpinan saja. Semua harus di bahas bersama sesuai aturan yang berlaku,” jelas Samsul.
Dugaan Dana Siluman Rp58 Miliar Jadi Sorotan
Selain membahas Program MBG, di alog tersebut juga menyoroti persoalan dugaan dana siluman senilai Rp58 miliar.
Ketua Organisasi TINDAK, Wiranto Manalu, meminta DPRD memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, ia berharap DPRD dapat memastikan seluruh proses penganggaran berjalan terbuka dan sesuai aturan.
Demokrasi Berjalan Melalui Ruang Dialog
Pada akhir pertemuan, pimpinan DPRD Provinsi Jambi memastikan tujuh tuntutan GMNI menjadi perhatian lembaga legislatif.
Seluruh aspirasi tersebut akan di pelajari dan dibahas melalui mekanisme internal DPRD sebelum di tindaklanjuti.
Di alog yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut di tutup dalam suasana penuh keakraban.
Meskipun membawa kritik terhadap sejumlah kebijakan, mahasiswa dan DPRD menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan melalui komunikasi.
Melalui di alog terbuka tersebut, kedua pihak sepakat bahwa perbedaan pandangan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan publik.
Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah di harapkan mampu berjalan lebih transparan, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
